Kamis, 16 Agustus 2018

MIMPI YANG MENJADI NYATA DI PT EQUITYWORLD FUTURES MANADO

Equityworld Futures Manado - Mimpi dan harapan akan terwujud sesuai dengan keinginan kita, pada usia berapapun hati manusia terbuka bagi hati yang juga terbuka baginya. Ia membuatku terus berkembang adalah tujuan hidupku, sindiri, hinaan bahkan makian adalah hal biasa yang sudah menjadi makan setiap hari, tapi dari situlah aku mempunyai tekat yang kuat untuk mewujudkan mimpiku, saya bersalah dari sebuah kampung dengan keluarga yang hidup berkecukupan, makan ya makan minum ya minum, have fun ya have fan, tapi itu belum membuat saya puas dengan keadaan yang pas-pasan atau itu itu saja.

Saya mempunyai mimpi yang kata orang itu mimpi gila, yaitu pengen punya rumah pribadi dengan harga minimal Rp 1,5 M serta mobil sport jalan-jalan keluar negeri dan tentunya bisa membangakan serta membahagiakan orang tua saya di usia saya yang masih muda tapi apakah dengan usia yang baru lepas dari dunia putih abu2 dan tanpa pengalaman apapun dapat meraih semua itu dalam waktu yang singkat , saya bilang sih bisa.. kata orang juga bisa.. tapi bisa jadi gila, karena hanya orang gila yang berfikir seperti itu, untuk meraih hal yang sangat mustahil dalam waktu singgkat mungkin ada beberapa orang yang berfikir itu bisa di raih tapi nanti mungkin di usia tua itu sayapun mulai mencari pekerjaan.

Melalui teman keluarga koran dan sosial media ada beberapa teman yang menawarkan pekerjaan namun penghasilan yang pas pasan dimana menurut saya itu tidak sesuai dengan mimpi saya dan saya berselancar di sosial media dan akhirnya saya menemukan postingan di info loker Sulut yaitu di PT Equityworld Futures Manado dengan iming2 sejumlah fasilitas mewah penghasilan yang tak terbatas , jalan -  jalan keluar negeri, program pembelian mobil, program pembelian rumah dan lain.

Saya pun tertarik karena sesuai dengan mimpi gila saya, akhirnya rayuan manis pada orang tua dengan penawaran dari perusahan tentang fasilitas dan penghasilan yang tak terbatas saya pun memutuskan untuk merantau dari kepulawan sangihe ke kota manado.

Bersambung ...

Equityworld Futures
Equityworld

Rabu, 15 Agustus 2018

Imbauan Pasang Bendera Berujung Bentrok di Asrama Mahasiswa Papua

Equityworld Futures - Peristiwa Rabu (15/8) siang kemarin mungkin tak disangka oleh anggota sejumlah ormas yang tergabung dalam Sekber Benteng NKRI. Imbauan mereka kepada penghuni asrama mahasiswa Papua untuk memasang bendera merah putih justru berujung bentrokan. Bahkan ada salah satu anggota ormas yang terluka bacok.

"Awalnya kami mendatangi asrama untuk mengimbau agar memasang bendera, karena tidak kami lihat ada bendera merah putih terpasang. Namun dari pihak mereka tidak berkehendak," kata salah satu anggota Sekber Benteng NKRI, Susi Rohmadi kepada detikcom, Rabu (15/8/2018).

Penolakan itu memanas. Dan entah siapa yang memulai, anggota ormas dan mahasiswa Papua saling pukul di halaman asrama. Bahkan ada mahasiswa yang masuk dan keluar sambil membawa parang. Disebutkan ada anggota ormas yang tersabet parang sehingga mengalami luka bacok. Korban tersebut segera dilarikan ke rumah sakit.

Anggota ormas pun mundur keluar asrama. Sekitar 20 menit kemudian, anggota ormas kembali menemui mahasiswa dan memberikan imbauan lagi. Kedatangan mereka berdasarkan instruksi Wali Kota Surabaya agar warga memasang bendera dalan rangka HUT ke-73 RI mulai 14-18 Agustus.

Mahasiswa tetap menolak. Namun tercapai kesepakatan bahwa boleh memasang bendera di dekat asram, tetapi di luar, tidak di dalam. Sebuah tiang bendera kemudian ditegakkan menempel di luar pagar asrama sisi sebelah kiri. Dalam kejadian tersebut, polisi tidak terlihat di lokasi.

Bendera akhirnya terpasang meski di luar pagarBendera akhirnya terpasang meski di luar pagar Foto: Deni Prastyo Utomo

Kejadian pembacokan dalam bentrok tersebut akhirnya dilaporkan polisi. Polisi telah menerima laporan tersebut dan membuat korban telah menerima surat Laporan Polisi. Korban yang mengalami luka bacok atas nama Djamiat Arifin, warga Kupang Krajan, Sawahan. Dalam laporan itu disebutkan Arifin mengalami penganiayaan dengan senjata tajam yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal.

LBH Surabaya yang datang ke lokasi kemudian memberikan penjelasan tentang alasan mengapa mahasiswa Papua tak mengibarkan bendera merah putih di asrama. Kepala Bidang Riset Pengembangan dan Kerjasama LBH Surabaya, Sahura, mengatakan pada intinya mahasiswa tak memasang bendera karena belum memahami kewajiban pemasangan bendera merah putih.

"Jadi begini, saya sudah mengkonfirmasi kepada teman-teman kenapa mereka tidak mau memasang bendera. Pertama, teman-teman tidak memiliki pemahaman betul bahwa ada kewajiban memasang bendera. Kedua, ada yang paham tapi pemahamannya tanggal 17 pengibaran bendera," kata Sahura.

Sahura menyebut alasan ketiga kenapa penghuni asrama mahasiswa papua tidak mengibarkan bendera merah putih di halaman asrama .

"Alasan yang ketiga adalah semua keputusan di asrama diambil dengan musyawarah," ujar Sahura.


Sahura menambahkan, sebelum ada imbauan dari ormas tentang pemasangan bendera, telah ada imbauan dari Satpol PP sebelumnya.

"Kemarin ada anggota satpol PP datang untuk meminta agar dipasang bendera. Penghuni asrama beralasan jika mereka belum merapatkannya. Karena yang menghuni asrama ini hanya anggota," ungkap Sahura.

Sahura juga menyayangkan terkait persoalan pengibaran bendera ini dikaitkan dengan aksi makar. "Persoalan bendera ini saya pikir jika dikait-kaitkan dengan makar dan sebagainya, ini tidak cukup alasan. Karena tidak semua orang tahu kalau bendera itu wajib dipasang," tandas Sahura.

Sahura sendiri membantah adanya penganiayaan dengan senjata tajam saat terjadi bentrok Bahkan Sahura menyebut tak ada kontak fisik dalam bentrok tersebut.

"Ada dugaan mereka itu luka karena jatuh. Mungkin mereka luka karena terkena batu. Jadi tidak ada kontak fisik sebenarnya. Pas dia mau keluar lari, ada yang jatuh. Jadi nggak ada kontak fisik sampai membacok tidak ada," kata Sahura

Sahura juga memastikan bahwa tak ada penghuni Asrama Mahasiswa Papua yang membawa benda tajam dalam insiden tersebut. "Jadi yang luka bacok itu tidak benar. Jadi tidak ada kontak fisik sebetulnya," ungkap Sahura.

Mahasiswa Papua diangkut polisi menuju Polrestabes Surabaya

Sahura juga memastikan berdasarkan pengakuan penghuni Asrama mahasiswa Papua, bahwa tidak ada yang mengambil benda yang lain untuk menyerang.

"Tadi ngomong membawa-bawa sapu dan kayu, tidak ada. Mereka hanya untuk membela diri," bela Sahura.

Malam harinya, polisi mendatangi asrama yang ada di Jalan Kalasan, Tambaksari tersebut. Polisi bermaksud menindaklanjuti laporan dengan menjemput salah satu mahasiswa yang diduga melakukan pembacokan.

Polisi pun melakukan negosiasi. Namun negosiasi berlangsung alot. Mahasiswa meminta surat izin penggeledahan kepada petugas. Saat petugas hendak masuk untuk menjemput salah satu penghuni yang diduga menganiaya anggota ormas, mereka memilih menunjukkan barang bukti sebilah parang kepada petugas, bukan orangnya.

Sekitar pukul 22.15 WIB, satu kompi personel dari Satuan Sabhara Polrestabes Surabaya, yang dipimpin langsung oleh Kasat Sabhara AKBP Deny Kuncoro Feri Prabowo, memasuki asrama. Puluhan penghuni asrama mahasiswa Papua sempat menolak saat digiring masuk ke truk polisi.

Mereka berteriak "hidup mahasiswa Papua... hidup mahasiswa Papua...."

Salah satu penghuni asrama mahasiswa Papua menolak digelandang masuk ke truk yang berbeda. Ia minta berada di dalam satu truk yang sama dengan kawan-kawannya. Saat diangkut truk para mahasiswa berteriak 'Papua merdeka'.

"Papua merdeka... Papua merdeka... Papua merdeka," teriak para mahasiswa.

Equityworld Futures
Equityworld

Selasa, 14 Agustus 2018

Arseto Suryoadji, dari Bahas Undangan Jokowi hingga Dituntut Bui

Equityworld Futures - Arseto Suryoadji Pariadji, pria yang jadi viral karena tudingan soal harga undangan mantu Presiden Joko Widodo, kini sedang menghadapi proses persidangan. Bukan karena tuduhan ke keluarga Jokowi yang membuatnya berstatus terdakwa, tetapi kasus ujaran kebencian dan kepemilikan senjata yang menyeretnya.

Kasus Arseto mengemuka ke publik ketika relawan Jokowi Mania (Joman) melaporkannya ke polisi. Arseto menuding undangan mantu Jokowi dijual Rp 25 juta. Polisi menyatakan penyidikan Arseto bukan mengacu kepada laporan itu.

"Jadi bukan atas dasar laporan relawan Jokowi, tetapi laporan tanggal 26 Maret yang isinya menyinggung kelompok tertentu," kata Kasubdit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Roberto Gomgom Pasaribu saat dihubungi detikcom, Kamis (29/3/2018).


Usut punya usut, Arseto ternyata diproses atas dugaan ujaran kebencian yang disebarnya melalui Facebook. Arseto mengunggah status di akun Facebook-nya pada Minggu (25/3). Unggahan itu kemudian dilaporkan kelompok tertentu yang merasa tersinggung karena membandingkannya dengan ajaran Marxisme dan komunisme.

Perkara hate speech ini membuka rekam jejak kasus narkoba yang pernah dialami Arseto. Arseto diketahui pernah dibui 10 bulan atas kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu pada 2010 lalu. Polisi telah mengecek urine Arseto. Hasilnya, urine Arseto dinyatakan negatif.

Soal kasus ujaran kebencian Arseto, polisi melakukan penggeledahan ke rumah Arseto di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara dan menemukan sepucuk airsoft gun dan senapan angin. Temuan ini membuat Arseto dikenakan pasal berlapis.

Selain dikenakan Undang-Undang ITE atas kasus hate speech-nya, Arseto juga dikenakan Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Darurat atas kepemilikan airsfot gun dan senapan angin.

"Jadi ada beberapa kasus, yang pertama hate speech itu ditangani penyidik Cyber Crime, yang kedua berkaitan narkotika itu ditangani Direktorat Narkotika. Saat geledah di mobil kita temukan airsoft gun ini dikenakan pasal UU Darurat ancamanya 10 tahun. Satu orang ini ada 3 kasus," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono.

Arseto akhirnya menjalani sidang perdana pada Juli lalu. Dia didakwa dengan pasal ujaran kebencian melalui media sosial. Jaksa menyebut Arseto memposting ujaran kebencian terkait Suku, Agama, Ras, dan Agama.

"Telah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ataa suku, agama, ras dan antsr golongan (SARA)," kata Jaksa Penuntut Umum Marimbun Hatigoran, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jl Ampera Raya, Jakarta Selatan, Selasa (3/7/2018).

Sebulan kemuan, tuntutan untuk Arseto pun dibacakan. Dia dituntut hukuman 3 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan.

"Meminta majelis hakim menyatakan terdakwa Arseto Suryoadji terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)," kata jaksa Marimbun Hatigoran Panggabean saat membacakan tuntutan, Selasa (14/8/2018).

Jaksa menerangkan, postingan Arseto Suryoadji tanggal 24 Maret di laman Facebooknya menyebabkan kebencian dan menimbulkan kebencian antar masyarakat dan kelompok. Hal yang memberatkan tuntutan yakni Arseto sudah pernah dihukum di kasus lain. Sedangkan untuk hal yang meringankan, Marimbun mengatakan Arseto bersikap koorperatif dalam persidangan.

Arseto pun tak terima dengan tuntutan jaksa. Dia menyebut hukuman itu tak pantas karena tak ada niat menyebut suatu kelompok sebagai komunis dalam postingnnya itu.

"Saya sudah sampaikan, saya tidak katakan PGI komunis, saya dibentuk PGI, posting-an itu ditujukan untuk antek komunis. Saya sama sekali nggak katakan PGI komunis, saya justru dibentuk karena PGI. Saya sangat keberatan di sini. Kedua, saya sudah jelaskan di persidangan itu saya sebut yang nulis admin, tapi tidak disampaikan, tidak jadi keringanan buat saya. Saya sangat keberatan karena saya nggak maksud untuk mengatakan SARA dan tidak bermaksud untuk jatuhkan Presiden Jokowi," kata dia.

Equityworld Futures

Equityworld

Senin, 13 Agustus 2018

Soal Endorse Kosmetik di Medsos, Ini Kata Artis Cantik Gisella

Equityworld Futures - "Aku terima endorse kosmetik dan itu kosmetik skincare aku pegang satu yang emang aku udah pake sendiri dan aman karena sudah sertifikasi BPOM jelas, dan testimoni segala macem juga gak ada apa-apa," tuturnya kepada detikHealth, saat ditemui di Balai Kartini Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Gisel mengaku bahwa ia tidak melakukan endorse hanya untuk memuaskan online shop tersebut. Sebagai artis yang menjadi panutan publik ia menyebarkan informasi hanya berdasarkan kebenaran yang ada.

"Kalo untuk endorse pemutih gitu, aku emang nggak pernah pakai kalimat 'mutihin instan dalam satu hari' aku pasti nggak mau ngucap, pokoknya aku ngakalin produk mereka tapi engga dengan cara ngebohongin orang," tutupnya.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) baru-baru ini gencar mengkampanyekan bahaya kosmetik dan obat-obat ilegal. Kampanye ini menyasar kaum milenial, yang rentan terpapar endorsement kosmetika ilegal yang dipromosikan selebgram nakal.

Equityworld Futures

Equityworld

Jumat, 10 Agustus 2018

Prabowo Diapit Sandiaga dan AHY Saat Daftar ke KPU

Equityworld Futures - Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendaftar Pilpres 2019 ke KPU. Uniknya, Prabowo diapit oleh Sandi dan Ketua Kogasma Partai Demokrat (PD), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat mendaftar.

Prabowo dan Sandiaga mendaftar didampingi oleh pimpinan partai pengusungnya yakni Gerindra, PKS, PAN, dan PD. AHY mewakili Ketum PD, Susilo Bambang Yudhoyono.

Saat memberi berkas, Prabowo-Sandiaga duduk berjejer bersama pimpinan partai pengusung berhadapan dengan komisioner. Namun yang menarik, AHY duduk persis di sisi kanan Prabowo, sementara Sandiaga duduk di sisi kirinya.


Prabowo seolah ingin memperlihatkan masih menganggap AHY yang awalnya diajukan PD sebagai cawapres. PD sempat berang karena Prabowo tak memilih AHY, dan memberikan kursi cawapres ke Sandiaga.

Namun akhirnya pagi tadi Demokrat resmi mengusung Prabowo-Sandi. Untuk itulah AHY datang untuk ikut mendaftarkan pasangan tersebut.

Saat ini, pihak KPU tengah memeriksa berkas kelengkapan Prabowo-Sandiaga. Komisioner KPU tampak berbincang dengan Prabowo-Sandi dan pimpinan parpol pengusung.

Turut duduk mendampingi Prabowo-Sandi adalah Presiden PKS Sohibul Iman, Ketua Kogasma Partai Demorkat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, Ketum PAN Zulkifli Hasan. Selain itu juga ada Wakil Dewan Pembina Berkarya Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto) sebagai pihak partai pendukung.

Equityworld Futures
Equityworld

Rabu, 08 Agustus 2018

Gempa, Pemda, dan Manajemen Bencana

Equityworld Futures -
Dalam Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dinyatakan bahwa pemerintah daerah (pemda) bertanggung jawab atas bencana yang terjadi di wilayahnya. Tapi, pada kenyataannya seringkali fakta di lapangan pascabencana, peran pemda sepertinya tidak terlalu tampak dibandingkan dengan peran lembaga swadaya masyarakat atau organisasi di luar pemerintah yang lebih menonjol dalam mengatur bantuan-bantuan yang diberikan kepada para korban bencana.
Menurut saya, salah satu hal yang menyebabkan tidak tampaknya peran pemerintah (daerah) dalam menghadapi bencana adalah tidak adanya manajemen bencana yang baik. Akibat dari tidak adanya manajemen bencana tersebut membuat pemda seperti tidak percaya diri dalam menghadapi bencana. Beruntunglah ketika pemerintah pusat dan lembaga-lembaga di luar pemerintah selalu turun tangan ketika pemda tidak mampu.
Di dalam manajemen bencana salah satu elemen penting adalah logistik. Pada daerah yang terkena bencana, logistik merupakan hal penting yang sangat menentukan berhasil atau gagalnya pemda menghadapi bencana di daerahnya.
Bencana gempa bumi yang melanda Provinsi NTB tentunya juga mengharuskan pemda setempat untuk memiliki manajemen logistik yang baik agar masyarakat yang menjadi korban dapat tertolong. Menurut saya, Gubernur NTB bahkan harus lebih proaktif lagi memantau setiap bantuan logistik yang ada, agar gempa yang terjadi tidak dianggap oleh segelintir orang sebagai azab bagi masyarakat NTB akibat dari pemimpinnya mendukung Jokowi.
Dampak bencana gempa yang terjadi di NTB bukan hanya terlihat dari kerusakan atau robohnya rumah-rumah warga. Namun, perlu disadari bahwa dampak dari gempa juga menyebabkan munculnya penyakit, baik berupa trauma, patah tulang, atau luka/infeksi akibat dari banyaknya orang yang tertimpa reruntuhan bangunan. Oleh karena itu berbicara mengenai logistik, maka kita tidak hanya menghubungkannya dengan bantuan berupa makanan, pakaian, dan sebagainya tapi juga obat-obatan dan alat-alat penunjang medis. Selain itu pemda setempat juga perlu berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan organisasi di luar pemerintah dalam hal kebutuhan akan tenaga/relawan yang memiliki keahlian dalam menangani kasus dan penyakit-penyakit yang muncul akibat gempa.
Fakta yang perlu diketahui oleh pemda, bahwa kenyataan yang ada di lapangan seringkali bantuan logistik yang ada sebenarnya cukup berlimpah. Namun, masalah yang terjadi adalah masyarakat tidak dapat merasakan bantuan yang memadai akibat dari distribusi logistik yang tidak merata. Penyebabnya tidak lain karena tidak berjalannya koordinasi yang baik antar pemda dengan pemerintah pusat, atau pihak-pihak yang menjadi donatur. Oleh karena itu memang dibutuhkan peran pemda untuk mengatur setiap bantuan logistik yang ada.
Pascabencana memang akan banyak organisasi baik pemerintah maupun non pemerintah datang memberikan bantuan. Apalagi di tahun politik seperti sekarang ini, partai-partai politik dan caleg-calegnya juga akan datang memberikan bantuan baik berupa materi atau masih dalam bentuk janji-janji kampanye. Banyaknya bantuan yang datang tersebut membuat pemda harus siap memiliki kompetensi dalam manajemen logistik agar bantuan-bantuan tersebut bisa jelas siapa donaturnya, tepat penyimpanannya, dan tepat distribusinya ke masyarakat yang membutuhkan.
Ketika masih banyak masyarakat korban gempa yang mengeluh belum mendapatkan bantuan yang memadai, sebenarnya menunjukkan bahwa pemda masih gagal menjalankan perannya sebagai pihak yang bertanggung jawab atas bencana yang terjadi di daerahnya. Oleh karena itu, memang dibutuhkan sosok pemimpin daerah (gubernur/bupati) yang bukan hanya pandai beretorika, tapi juga memiliki kemampuan memahami manajemen bencana dan logistik yang baik. Hal utama yang perlu dilakukan oleh pemimpin daerah ketika bencana terjadi adalah memastikan bahwa semua korban gempa mendapatkan bantuan sesuai dengan kondisi yang mereka alami.
Kita tidak dapat mengetahui kapan bencana itu datang, karena bencana bisa datang kapan saja. Namun, kita dapat menghadapi bencana itu jika kita (pemda) lebih proaktif dalam menghadapi bencana yang terjadi di daerah kita. Manajemen logistik yang baik menjadi penentu keberhasilan pemda menghadapi bencana.
Equityworld Futures
Equityworld