Balikpapan -Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo usai menggelar pertemuan dengan pejabat tinggi negara di tingkat pusat dan daerah di Balikpapan, Kalimantan Timur, mengungkapkan sejumlah kebijakan yang akan telah dan akan dikeluarkan sejumlah lembaga dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur energi di Kalimantan.
Dalam paparannya, Agus menyebut bahwa dari sisi Kementerian ESDM telah berkomitmen menjadikan pengembangan infrastruktur energi sebagai prioritas dengan memberikan relaksasi perizinan.
"Implementasi kebijakan dan proyek strategis dilakukan untuk melaksanakan bauran energi nasional. Harapannya lebih banyak sumber energi baru terbarukan (EBT) yang dimanfaatkan untuk berbagai keperluan termasuk pembangkit listrik," ujar Agus di Hotel Gran Senyiur, Balikpapan, Selasa (11/8/2015).
"Terkait listrik dan EBT, penyederhanaan perizinan dari 52 izin menjadi 29 izin dan memperpendek waktu prosesnya. Demikian juga terkait dengan kegiatan di sektor migas dan minerba," sambung dia.
Terkait dengan proyek listrik, Kepala Unit Pengendali Kinerja Kementerian ESDM, Widyawan Prawiraatmadja dalam kesempatan yang sama mengatakan, selain relaksasi, juga dilakukan penyederhanaan prosedur penetapan harga jual listrik, serta perpanjangan jaminan kontrak hingga mencapai 25 tahun.
Langkah Pemerintah dalam mewujudkan infrastruktur listrik 35.000 MW dipercepat untuk mendukung industrialisasi. "Sampai dengan saat ini perkembangan pembangunan infrastruktur listrik tersebut telah berjalan, meskipun masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu segera diselesaikan dengan koordinasi yang baik," tutur dia.
Sejumlah tantangan tersebut antara lain terkait aspek lahan dan perizinan, termasuk di Kalimantan.
"Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, pertemuan koordinasi di Balikpapan ini merupakan momentum yang penting untuk memperkuat koordinasi agar proses industrialisasi dalam rangka transformasi perekonomian dapat berlangsung lebih cepat dan efektif," pungkasnya.
sumber : detik.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar