Besaran iuran yang terdapat dalam RUU Tapera adalah 3%. Menteri Pekerjaan Umum dan Pembangunan Perumahan (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengatakan saat ini besaran iuran Tapera masih akan dibicarakan dengan para pemangku kepentingan, termasuk para pekerja dan pengusaha.
"Makanya nanti dibicarakan lagi, 3% itu maksimal. Malah dari DPR ini momentum untuk konsolidasi, jadi masih mungkin dibicarakan lagi," kata Basuki ditemui di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (29/2/2016).
Basuki mengatakan, pengusaha dan buruh pun akan dilibatkan dalam pembahasan iuran Tapera tersebut. Menurutnya, ada pengusaha yang khawatir juga iuran bulanan Tapera akan memberatkan.
"Mereka (pengusaha) hanya khawatir 3% itu, padahal itu kan belum diputuskan, nanti itu diputuskannya saat kita susun PP. Kita menyusun PP, kita bicara lagi dengan Apindo, berapa yang bisa, sesuai dengan kondisi saat ini," ujarnya.
Basuki berharap dengan adanya Tapera ini maka kekurangan (back log) rumah di Indonesia bisa berkurang. Akan ada kumpulan dana hingga puluhan triliun rupiah dari iuran Tapera.
"Kan nanti mestinya kalau dihitung yang terkumpul dari modal saja, pemerintah komit FLPP sekarang sekitar 2015 tambah 2016 kan itu modal sekitar Rp 30 triliun. Kan nanti kalau untuk Tapera kan lebih besar sekali, cuma angkanya belum tahu saya," ucapnya.
Badan baru pun akan dibentuk untuk mengurus Tapera. Targetnya, dalam enam bulan ke depan badan baru ini sudah terbentuk.
Nantinya, para pekerja wajib mengiur Tapera tiap bulan yang dipotong dari gaji ditambah setoran perusahaan. Para pekerja yang termasuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa memanfaatkan Tapera untuk membeli rumah.
"Kalau yang sekarang MBR Rp 4-7 juta, kalau rumah tapak Rp 4 juta kalau rusun Rp 7 juta," ujarnya.
sumber : detik.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar