Selasa, 05 April 2016

Menteri ESDM: Listrik 1 MW di Pulau Terluar Lebih Berarti dari 1.000 MW di Jawa


Menteri ESDM: Listrik 1 MW di Pulau Terluar Lebih Berarti dari 1.000 MW di Jawa

Morotai -Kemarin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan 8 pembangkit listrik dari energi baru terbarukan (EBT) di sejumlah titik di Indonesia Timur.

Menteri ESDM, Sudirman Said, yang mendampingi Jokowi mengungkapkan, daya listrik pembangkit-pembangkit tersebut tergolong kecil, bila ditotal hanya 1,3 Mega Watt (MW).

Tapi meski hanya 1,3 MW, pembangkit-pembangkit itu sangat besar artinya, karena dibangun di daerah-daerah yang selama ini belum memperoleh listrik dengan baik atau bahkan belum terlistriki.

Melistriki pulau-pulau terluar, daerah-daerah terpencil, daerah pinggiran merupakan salah satu bentuk implementasi dari Nawa Cita yang diusung oleh pemerintahan Jokowi-JK, yaitu membangun dari pinggiran.

Menurut data Kementerian ESDM, saat ini masih ada 12.600 desa di seluruh Indonesia yang belum teraliri listrik dengan baik, 2.500 desa di antaranya bahkan masih gelap gulita alias belum mendapat listrik sama sekali. Hampir semua desa tersebut berada di Indonesia Timur

Karena itu, Sudirman bertekad untuk menerangi Indonesia Timur dalam 5 tahun pemerintahan ini. Usai makan malam, Sudirman bersedia menjelaskan kepada detikFinance terkait upayanya melistriki Indonesia Timur. Berikut petikannya:

Bisa diceritakan tujuan kunjungan ke Indonesia Timur kali ini?
Tadi kita meresmikan PLTS yang sebetulnya skalanya kecil. Semua yang diresmikan PLTS dan PLTMH dijumlah hanya 1,3 MW. Tapi dari segi sebarannya, ini titik-titik yang sangat critical. Ini menambah kapasitas yang ada sehingga stabilitas suplai makin baik. Memang kecil tapi ini jauh lebih besar artinya dibanding membangun 1.000 MW di Jawa.

Yang lebih penting ke depan adalah bagaimana kita mendorong program Indonesia Terang, sekarang tahapannya sedang berkoordinasi dengan pemda-pemda untuk menyusun perencanaan. Jadi perencanaan datang dari mereka juga, input lebih akurat supaya pada waktu menentukan lokasi, jumlah, kapasitas lebih pas. Akhir April kita akan luncurkan programnya.

Presiden Jokowi tadi menyebut banyak PLTS mangkrak. Bagaimana mencegah supaya PLTS yang baru diresmikan ini tidak akan mangkrak juga?
Yang dulu itu kan pilot project kecil-kecil, lokasinya menyebar, dan tidak bisa di-attach dengan institusi. Akibatnya pemeliharaannya menjadi kurang baik.

Sekarang strateginya, kita ambil volume besar, kemudian kita bisa tempelkan dengan PLN, markas tentara, jadi ada institusi yang memelihara. Kita juga mulai menggalakan diklat-diklat supaya nanti ada teknisi yang memelihara itu.

Berapa anggaran dari APBN-P 2016 yang akan dialokasikan untuk program Indonesia Terang?
Sebenarnya nggak ada satu lini budget yang khusus, tapi sejumlah program yang kaitannya dengan menerangi Indonesia Timur itu akan kita masukan.

Tapi pembiayaannya bukan cuma dari APBN, APBN hanya sebagian kecil. Kita dorong PLN, kita dorong Pertamina, perusahaan swasta untuk masuk ke program Indonesia Terang.

Ada rencana mengalihkan subsidi BBM untuk program Indonesia Terang dan yang lainnya?
Kita dalam sidang kabinet terbatas terakhir itu tidak membahas spesifik mengenai subsidi. Tapi disepakati dulu bahwa subsidi itu ditinjau dulu lewat APBN-P.

Tentu saja salah satu argumen yang bisa kita sampaikan ke DPR adalah apakah kita bisa menggeser subsidi solar yang diberikan pada kendaraan bermotor yang lebih mampu ke program semacam ini. Ini salah satu opsi yang kita sodorkan. Tapi nanti keputusannya bagaimana kan tergantung pada DPR.

Jadi kalau DPR setuju, subsidi solar akan dihapus dan dialihkan?
Iya, pasti kan nanti akan ditanya untuk apa penggunaannya, bisa jadi untuk mempercepat kelistrikan di Indonesia Timur.

sumber : detik.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar